--> .

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/PPKN) Menurut Ahli






Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/PPKN) Menurut Ahli

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006 : 108).

BSNP. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI. Jakarta: BSNP.


Hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksaan hak dan kewajiban dalam bela Negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga Negara sadar bela Negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (Komaruddin H dan Azyumardi Azra, 2008: 5).
Azyumardi Azra. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Dunia. Jakarta: Madani.

Menurut Nu’man Soemantri (2001: 54) pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajarpelajar berfikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Numan Soemantri. 2001. Metode Mengajar Civics. Jakarta: Erlangga.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu pengetahuan yang bisa dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa (Lasmawan, 2002: 24).
Lasmawan. 2002. Inovasi Pendidikan IPS. Singaraja : IKIP Negeri Singaraja.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dimaksudkan sebagai program pendidikan dan pembelajaran terpadu yang secara programatik dan prosedural berupaya memberdayakan (empowering), membudayakan (civilizing), dan memanusiakan (humanizing), peserta didik untuk dapat menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan tuntutan ideologis dan yuridis konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Djahiri, 2006: 18).
Djahiri, H. A.K. 2006. Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKn di Era Globalisasi. Dalam D. Budimansyah dan S. Syam (ed). Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Lab. PKn FPIPS-UPI.

Pada Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional 

Nu’man Soemantri (2001: 299)  Mata pelajaran PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyrakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokrartis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Numan Soemantri. 2001. Metode Mengajar Civics. Jakarta: Erlangga.

Mata Pelajaran PKn sebagaimana tercantum dalam susunan kurikulum PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang demokratis. Untuk itu PKn dituntut dapat mengembangkan kelas sebagailaboratorium demokrasi yang menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Dengan demikian mata pelajaran PKn merupakan proses yang meliputi semua pengaruh positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang warga negara dalam peranannya di dalam masyarakat (Cholisin, 2000: 17).
Cholisin. 2011. Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran PKn. Makalah disampaikan pada kegiatan MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta.

Menurut Amin (2008: 1.31) Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai “usaha sadar” untuk menyiapkan peserta didik agar pada masa datang dapat menjadi patriot pembela bangsa dan negara
Amin, Saeful. 2011. Metode Make A Match: Tujuan, Persiapan, dan Implementasinya dalam Pembelajaran. Diunduh dari http://s4iful4min.blogspot.com/2011/02/metode-make-match-tujuan-persiapan-dan.html. [diakses pada 01/03/2011].

0 Response to "Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/PPKN) Menurut Ahli"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel