--> .

Makalah Dewan Perwakilan Daerah Lengkap



MAKALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Sejarah Singkat
Adanya lembaga perwakilan daerah, dalam bentuk DPD diatur dalam pasal Bab VII A pasal 22 C UUD 1945. Ketentuan ini ditambahkan melalui amandemen ketiga UUD 45. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi:
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang

Menurut ketentuan pasal 22 D UUD 1945 Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kekuasaan untuk:
(a) mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(b) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
(c) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
(d) melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2003 diatur lebih lanjut tentang DPD sebagai berikut:
DPD terdiri atas wakil wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum (pasal 32)
Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang (pasal 33 ayat 1)
Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia (pasal 33 ayat 4)
Masa jabatan anggota DPD adalah adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah / janji. (pasal 34)
Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden (pasal 33 ayat 3).
Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak banyaknya  dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD. 


Adapun tugas Pimpinan DPD adalah:
a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan 
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
c. menjadi juru bicara DPD;
d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD:
e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPD;
f. mewakili DPD dan/atau alat kelengkapan DPD di pengadilan;
g. melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPD; dan
i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang paripurna DPD.

Dalam pasal 48 Undang Undang 22 tahun 2003 ditentukan bahwa DPD mempunyai hak :
(a) mengajukan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR;
(b) ikut membahas rancangan undang undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1).


Selanjutnya pasal 49 Undang Undang 22 tahun 2003 menentukan bahwa anggota DPD mempunyai hak :
a. menyampaikan usul dan pendapat;
b. memilih dan dipilih;
c. membela diri;
d. imunitas;
e. protokoler; dan
f. keuangan administratif.


Di samping itu dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 22 tahun 2003 ditentukan bahwa Anggota DPD mempunyai kewajiban untuk:
a. mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; 
h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
j. menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.
Demikian sekilas gambaran dari lembaga legislatif di negara ini, yaitu dewan Perwakilan Daerah.

0 Response to "Makalah Dewan Perwakilan Daerah Lengkap "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel