Makalah Lembaga Negara : Mahkamah Agung

Makalah Lembaga Negara : Mahkamah Agung

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Ketuanya pada saat ini adalah Hatta Ali, mulai menjabat pada tahun 2012.

Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang lalu memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dua buah institusi baru diperkenalkan, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di samping Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam dua tahapan, yaitu pada amandemen ke-3 yang terjadi pada tahun 2001 dan amandemen ke-4 yang terjadi pada tahun 2002. Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang pada awalnya hanya terdiri dari tiga buah ketentuan berubah secara drastis menjadi 19 buah ketentuan.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari:
1. Peradilan Umum; 
2. Peradilan Agama; 
3. Peradilan Militer; 
4. Peadilan Tata Usaha Negara.

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya sistem prinsip “Pemisahan kekuasaan dan check and balance” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Namun perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini dirasakan tidak berdampak banyak perubahan kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, kecuali terhadap Mahkamah konstitusi, harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi amandemen atas bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini. (Jimly Asshiddiqie, 2002 : 67)

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas materi mengenai MA di Indonesia. Dengan tujuan untuk memperjelas pengetahuan mengenai MA dan seluk beluk yang berada di dalamnya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Kedudukan Mahkamah Agung dalam Ketatanegaraan RI?
2. Bagaimanakah Komposisi dan cara pengisian serta masa jabatan para anggota Mahkamah Agung?
3. Bagaimanakah Struktur Organisasi dan Alat Kelengkapan Mahkamah Agung
4. Apakah Kekuasaan Mahkamah Agung?
5. Apakah Kinerja Mahkamah Agung?
6. Apakah Hak-Hak Mahkamah Agung?
7. Bagaimanakah Hubungan Kerja Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara lainnya?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan Kedudukan Mahkamah Agung dalam Ketatanegaraan RI.
2. Mendeskripsikan Komposisi dan cara pengisian serta masa jabatan para anggota Mahkamah Agung.
3. Menjelaskan Struktur Organisasi dan Alat Kelengkapan Mahkamah Agung.
4. Menguraikan Kekuasaan Mahkamah Agung.
5. Menjelaskan Kinerja Mahkamah Agung.
6. Menjelaskan Hak-Hak Mahkamah Agung.
7. Mendeskripsikan Hubungan Kerja Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara lainnya.

D. Sistematika Penulisan Makalah 
Sistematika penulisan yang diterapkan untuk menyajikan gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas tentang isi dari penulisan ini terdiri dari tiga bab, diantaranya : Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penyusunan. Selanjutnya Bab 2 Pembahasan, berisi kedudukan Mahkamah Agung dalam ketatangeraan RI, komposisi dan cara pengisian serta masa jabatan para anggota Mahkamah Agung, struktur organisasi dan alat kelengkapan Mahkamah Agung, kekuasaan Mahkamah Agung, kinerja Mahkamah Agung, hak-hak Mahkamah Agung, hubungan kerja Mahkamah Agung dengan lembaga Negara lainnya. Kemudian Bab 3 Penutup, berisi kesimpulan dan kritik saran.

BAB II
PEMBAHASAN


A. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Ketatanegaraan RI
Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana legislatif, eksekutif dan yudikatif berada di tangan tiga organ yang berbeda. Tujuan diadakannya pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah jangan sampai kekuasaan pemerintah dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan secara sewenang-wenang, yang tidak menghormati hak-hak yang diperintah. (Jimly Assihiddiqie, 2005 : 34)

Menurut Muhammad Yamin, ketiga konstitusi Indonesia yang pernah berlaku, yaitu UUD 1945, KRIS (konstitusi RIS) 1949, dan UUDS 1950, selalu disusun atas ajaran Trias Politika, sehingga pembagian atas tiga cabang kekuasaan berlaku. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 (Hasil Perubahan Ketiga) menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Ni’matul & Nazriyah, 2011 : 257)

Tap MPR X Tahun 1998 menetapkan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif, kebijakan satu atap kemudian diatur dan dijabarkan dalam UU Nomor 35/1999 tentang Perubahan UU Nomor 14/1970, dan telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tentang MA diatur dalam UU Nomor 5/2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14/1985. Selanjutnya, Keppres Nomor 21/2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Lembaga Peradilan dari Depkeh ke MA. (Sri Soemantri, 2014 : 124-127)

Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman itu seperti ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah itu, terkandung pengertian yang bersifat fungsional. Pengertian secara fungsional, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh Hakim. Karena itu penjelasan kedua pasal itu mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, langsung dikaitkan dengan jaminan mengenai kedudukan para Hakim. Maksudnya ialah agar para Hakim dapat bekerja profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang. 

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung (MA) merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. (Undang-Undang Dasar 1945)
1. Sebelum Amandemen, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman Pasal 24 (1). Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif dalam Penjelasan UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25.
2. Sesudah Amandemen, MA memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi Pasal 24 (2)***. MA membawahi peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dalam Pasal 24 (2)***.

B. Komposisi dan Cara Pengisian Serta Masa Jabatan Para Anggota Mahkamah Agung
Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. (Jimly Assihiddiqie, 2005 : 34)

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dijelaskan bahwa di Mahkamah Agung terdapat hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim agung berasal dari hakim karir dan non karir dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Hakim karir :
a. Warga Negara Indonesia
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
d. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun
e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
f. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi
g. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
2. Hakim non karir : 
a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, d, dan e
b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun
c. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selanjutnya hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari calon yang dipilih oleh DPR dengan jumlah satu orang dan sebelumnya diusulkan oleh Komisi Yudisial sejumlah 3 orang. Pemilihan hakim agung oleh DPR dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh DPR. Sedangkan pengajuan nama hakim agung kepada Presiden paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam rapat paripurna. Kemudian Presiden menetapkan hakim agung yang diusulkan DPR paling lama 14 hari sejak pengajuan diterima oleh Presiden. (Pasal 8 ayat 1 – 6)

Kemudian ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden. Setelah terpilih ketua dan wakil MA, maka ketua dan wakil MA tersebut mengajukan calon Ketua Muda Mahkamah Agung dari antara hakim agung kepada Presiden. Penetapan oleh Presiden paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal pengajuan. Sebelum memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Muda MA mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya dihadapan Presiden.

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:
a. meninggal dunia
b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
c. atas permintaan sendiri secara tertulis
d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden)
b. melakukan perbuatan tercela (diajukan oleh MA atau KY)
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan (diajukan oleh MA)
d. melanggar sumpah atau janji jabatan (diajukan oleh MA)
e. melanggar larangan dan melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. (diajukan oleh KY)

Sebelum MA dan KY mengajukan usul pemberhentian, hakim agung mempunyai hak untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim (dibentuk oleh MA dan KY paling lama 14 hari sejak ada usul pemberhentian). Anggota Majelis Kehormatan Hakim terdiri 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota komisi yudisial dan melakukan pemeriksaan selama 14 hari sejak pembentukan. Dalam hal pembelaan diri oleh hakim agung, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan usul pemberhentian kepada MA dan KY paling lama 7 hari terhitung proses pemeriksaan selesai. Selanjutnya ketua MA menyampaikan kepada Presiden paling lama 14 hari sejak diterimanya usul dari Majelis Kehormatan Hakim. Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim agung ditetapkan paling lama 30 hari sejak diterima usul dari ketua MA.

Masa jabatan hakim-hakim agung adalah 5 tahun  sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. Hal tersebut menerangkan bahwa suatu kepemimpinan MA hanya untuk dua kali masa jabatan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan di dalam kepemimpinan MA. (Jimly Assihiddiqie, 2005 : 36)

C. Struktur Organisasi dan Alat Kelengkapan Mahkamah Agung
Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.

Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pada Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh 7 Panitera Muda yakni Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Perdata Khusus, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Pidana Khusus, Panitera Muda Perdata Agama, Panitera Muda Pidana Militer dan Panitera Muda Tata Usaha Negara. 

Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dan Badan Urusan Administrasi. (Sri Soemantri, 2014 : 345-347)

D. Kekuasaan Mahkamah Agung
Menurut UU no. 14 tahun 1985 30 Desember 1985 (Jimly Assihiddiqie, 2005 : 75-79), Mahkamah agung berwewenang untuk memeriksa dan memutuskan :

1. Permohonan kasasi
Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985  dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali yang dimaksud adalah MA melakukan uji materi atau permasalahan yang telah diputus oleh hakim dalam persidangan di tingkat sebelumnya.

4. Judicial Review" (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekensi dari dianutnya prinsip 'checks and balances' berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). Karena itu kewenangan untuk melakukan 'judicial review' itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai 'judicial review', melainkan 'legislative review'.

Fungsi Mahkamah Agung

1. Fungsi Peradilan
Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang undang Mahkamah Agung Nomor14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi mengatur
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat
Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada 
pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif
Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

6. Fungsi Lain-Lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.


E. Kinerja Mahkamah Agung

(TEMPO, Jakarta) Tidak tercapainya jumlah ideal hakim agung di Mahkamah Agung, berdampak pada kinerja lembaga peradilan tertinggi itu. Berdasarkan laporan tahunan MA tahun 2012, terjadi penurunan rasio penyelesaian perkara dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, nilai rasio mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir.

"Sebelumnya nilai rasio selalu berada di atas seratus persen, tapi tahun 2012 nilai rasio hanya sebesar 93,35 persen," kata Ketua MA Hatta Ali saat membacakan laporan tahunan, di Gedung MA, Rabu, 13 Maret 2013. Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar.

Pada 2012, MA menerima 13.412 perkara. Dari jumlah itu, perkara yang dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju mencapai 12.520 perkara, sehingga bisa diketahui rasio penyelesaian perkara pada 2012 berarti 93,35 persen. Di sisi lain, jumlah hakim agung yang berdinas di MA pada 2012 mengalami penurunan drastis. Tercatat, sepanjang 2012 ada 10 hakim agung yang tak bisa melanjutkan masa tugasnya karena memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau bahkan dipecat. Hakim agung yang pensiun sudah tidak bisa mendapat distribusi perkara baru tiga bulan sebelumnya. Hatta mengatakan, tidak tercapainya jumlah ideal hakim agung di lembaganya berpengaruh langsung pada kapasitas MA untuk memutus perkara. "Apalagi, implementasi sistem kamar yang menuntut spesialisasi hakim tidak sesederhana pada sistem lama, di mana majelis yang pensiun bisa sekedar diganti oleh hakim anggota dari kamar lainnya," ujar dia. Meski begitu, dilihat dari sisi produktivitas rata-rata per hakim agung, penurunan tersebut hanya sebesar 0,03 persen. Hatta membandingkan kondisi ini dengan 2011, di mana jumlah hakim agung ketika  itu mencapai 54 orang dengan jumlah beban perkara yang relatif sebanding.

Dalam laporan MA, tercatat jumlah perkara yang masuk pada 2012 mengalami kenaikan sebesar 3,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, produktivitas MA pada 2012 menurun jika dibandingkan 2011. Total perkara yang diputus MA pada 2012 'hanya' 10.991 perkara. Jumlah ini turun 19,88 persen jika dibandingkan dengan 2011 yang berhasil memutus 13.719 perkara. Dari jumlah tersebut berarti rasio perkara putus pada 2012 adalah 52,7 persen. Nilai rasio ini turun 11,99 persen dari tahun 2011 yang mencapai 64,07 persen.

Menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2012, Rabu (13/3/2013) di Ruang Kusuma Atmadja Gedung MA, Ketua MA Hatta Ali memaparkan sebelas hal penting mengenai kinerja MA selama tahun 2012.

“Ada beberapa catatan penting yang layak untuk dicatat sebagai bagian khazanah sejarah MA pada tahun tersebut,” ujar Ketua MA, di hadapan pimpinan MA, para Tuada, para hakim agung, para pejabat eselon I dan II, para pimpinan pengadilan tingkat banding, serta para undangan, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Pertama, MA berhasil melakukan pemilihan pucuk pimpinan tertinggi di institusinya secara demokratis, fair dan transparan. Menggantikan Harifin A Tumpa yang purnabhakti pada Februari 2012, Hatta Ali merupakan Ketua MA yang ke-13. 

Kedua, tahun 2012 merupakan tahun di mana MA paling banyak kehilangan hakim agungnya, baik karena purnabhakti, mangkat, atau alasan lainnya, sehingga tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugasnya. Sebelum dilantiknya delapan hakim agung kemarin, MA hanya memiliki 42 hakim agung. 

Ketiga, tahun 2012 merupakan tahun dengan clearance rate yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Clearance rate adalah rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan perkara keluar. “Idealnya dalam waktu tertentu clearance rate harus berada di atas 100 persen,” ujar Ketua MA. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah hakim agung. Dari sisi produktivitas dalam menangani perkara, pada tahun 2012 rata-rata kinerja hakim agung mengalami penurunan sebesar 0,03 persen.

Keempat, pada sektor pemberian akses terhadap keadilan, MA telah mengesahkan tiga aturan penting untuk memebarikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin. Tiga peraturan tersebut ialah Perma 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; SEMA 06/2012 tentang Pengesahan Akta Kelahiran yang Terlambat Satu Tahun; dan SK KMA 026/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Kelima, MA telah membentuk tim penghubung dan kelompok kerja yang menghasilkan peraturan bersama antara MA dan KY, yaitu Peraturan Bersama MA dan KY tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;  Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Keenam, telah diselesaikannya proses penjaminan mutu (quality assurance) reformasi birokrasi di MA yang dilakukan oleh Tim Quality Assurance yang dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Ketujuh, MA berpartisipasi dalam beberapa forum kompetisi nasional dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja.
Di antara kompetisi yang diikuti MA ialah kompetisi Open Government Indonesia yang dilaksanakan Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4R). Ada dua layanan MA yang diikutkan lomba yang berlangsung pada April-Agustus 2012 itu, yaitu layanan keperkaraan MA (one day publish) dan layanan dokumentasi dan informasi hukum. Ketua MA menegaskan, meskipun belum memperoleh hasil yang memuaskan, namun keikutsertaan MA dalam kompetisi semacam ini merupakan wujud keseriusan MA untuk terus mendorong perbaikan layanan dan terus memberbarui diri dengan selalu membandingkan kinerjanya dengan kinerja lembaga lain yang juga memberikan pelayanan publik. “Untuk memastikan bahwa kinerja pelayanan MA adalah setara dengan kualitas layanan serupa yang diberikan lembaga lain,” imbuh Ketua MA.

Kedelapan, kemajuan dalam proses penggunaan dan akuntabilitas anggaran. Kinerja keuangan MA tahun 2012 meningkat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp 5,057 triliun, MA berhasil melakukan serapan anggaran hingga 95,07 persen. Selain itu, menurut Ketua MA, sudah dicapai kemajuan signifikan dalam upaya MA menyempurnakan laporan keuangan menuju tercapainya opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian).

Kesembilan, pada tahun 2012 terjadi perbaikan kesejahteran hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta hakim ad hoc, setelah pemerintah mengeluarkan PP 94/2012 dan PP 5/2013. “Patut dicatat bahwa penyusunan dua peraturan ini dilakukan bersama dengan KY dan instansi terkait lainnya,” tandas Ketua MA. Ketua MA menambahkan, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari agenda besar peningkatan kesejahteraan hakim. “Masih banyak pekerjaan rumah, namun diharapkan jabatan hakim akan benar-benar menjadi jabatan yang terhormat, sesuai dengan martabat dan posisinya dalam konstelasi kenegaraan kita,” ungkapnya.

Kesepuluh, pada tahun 2012, kali pertama dalam sejarah peradilan, ada seorang hakim agung yang diajukan ke MKH dan diberhentikan dengan tidak hormat. “Pemberhentian tersebut merupakan sikap tegas MA terhadap penyimpangan dan diharapkan kejadian ini bisa menjadi momentum bagi terwujudnya lembaga peradilan yang lebih transparan dan berintegritas,” Ketua MA menegaskan.

Kesebelas, pada tahun 2012 MA melakukan penataan ulang terhadap proses manajemen perkara di MA, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. “Hal ini untuk memastikan evektivitas dan keberlanjutan proses kerja itu sendiri,” ujar Ketua MA. Dengan penataan ulang ini, MA berusaha menghilangkan sumbatan (debottlenecking) yang menghambat evektivitas kinerja dan selanjutnya meletakkan sistem yang lebih permanen.
Penataan ulang proses manajemen perkara di lembaga peradilan sangat mengandalkan teknologi informasi. Kepaniteraan MA telah menyediakan sistem template elektronik untuk mempercepat proses pengetikan putusan, meningkatkan akurasi, dan memastikan konsistensi naskah putusan. Pada pengadilan tingkat pertama dan banding, di lingkungan peradilan umum telah diterapkan Sistem Pelacakan Perkara (Case Tracking System/CTS) dan di lingkungan peradilan agama diaplikasikan SIADPA Plus. “Di sisi lainnya, peradilan militer dan TUN tengah menjajaki opsi aplikasi mana yang terbaik,” imbuh Ketua MA. Di samping itu, mulai tahun 2012 MA memasuki era baru pemanfaatan TI dengan mengeluarkan SEMA 04/2012 tentang Perekaman Proses Persidangan untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2010)


F. Hak-Hak Mahkamah Agung (Sri Soemantri, 2014 : 359)

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review).
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi 
3. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

a. GRASI
Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. (ampunan dari presiden pada orang yang telah dijatuhi hukuman)

b. AMNESTI
Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.

c. ABOLISI
Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. (penghapusan hokum atau membatalkan hokum.)

d. REHABILITASI
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka memulihkan nama baik  seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

G. Hubungan Kerja Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara lainnya

1. Hubungan DPR dengan M A
a. DPR bersama dengan  bersama dengan M A dan Presiden mengajukan calon Hakim Konstitusi masing-masing 3 orang.
b. DPR dapat memberhentikan anggota M A di tengah jabatannya jika terbukti melanggar hukum dan asas kepatutan berdasarkan hukum yang berlaku.
c. M A memberikan pendapat hukum atas permintaan DPR mengenai suatu masalah yang dihadapi.

2. Hubungan DPD dengan M A
M A memberikan pendapat hukum atas permintaan DPD mengenai suatu masalah yang dihadapi

3. Hubungan Presiden dengan M A
a. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung memberi grasi dan rehabilitasi. 
b. Presiden bersama dengan  bersama dengan M A dan DPR mengajukan calon Hakim Konstitusi masing-masing 3 orang dan menetapkannya.
c. M A memberikan pendapat hukum atas permintaan Presiden mengenai suatu masalah yang dihadapi.

4. Hubungan M A dengan BPK
M A memberikan pendapat hukum atas permintaan BPK mengenai suatu masalah yang dihadapi.

5. Hubungan M A dengan M K
a. Mahkamah Agung bersama dengan Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
b. Mahkamah Agung mengadili suatu perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sedangkan  Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
c. M K memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. (Jimly Assihiddiqie, 2005 : 78-79)

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kedudukan Mahkamah Agung (MA) merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain.

Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Cara pemilihannya adalah diajukan oleh DPR dan KY kepada Presiden, selanjutnya Presiden menetapkan. Masa jabatan hakim-hakim agung adalah 5 tahun  sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.

Mahkamah agung berwewenang untuk memeriksa dan memutuskan : Permohonan kasasi (pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum), Sengketa tentang kewenangan mengadili, Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Judicial Review" (hak uji materil). Sedangkan, Fungsi Mahkamah Agung adalah Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi mengatur, Fungsi Nasehat, Fungsi Administratif.

Berdasarkan laporan tahunan MA tahun 2012, terjadi penurunan rasio penyelesaian perkara dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, nilai rasio mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir.

Hak MA adalah Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review), Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi, Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Hubungan dengan lembaga lain antara lain, DPR dengan M A (DPR bersama dengan  bersama dengan M A dan Presiden mengajukan calon Hakim Konstitusi masing-masing 3 orang, DPR dapat memberhentikan anggota M A di tengah jabatannya jika terbukti melanggar hukum dan asas kepatutan berdasarkan hukum yang berlaku, M A memberikan pendapat hukum atas permintaan DPR mengenai suatu masalah yang dihadapi), Hubungan DPD dengan M A (M A memberikan pendapat hukum atas permintaan DPD mengenai suatu masalah yang dihadap), Hubungan Presiden dengan M A (Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung memberi grasi dan rehabilitasi), Hubungan M A dengan BPK (M A memberikan pendapat hukum atas permintaan BPK mengenai suatu masalah yang dihadapi), Hubungan M A dengan M K (Mahkamah Agung bersama dengan Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia)

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddique. 2005. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Yarsif Watampone: Jakarta.
Jimly Assihiddiqie. 2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta : FH UII Press.
Komisi Pemilihan Umum. 2004. Himpunan Undang-Undang Bidang Politik. Jakarta : KPU.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2010, Februari 2011.
Ni’matul & Nazriyah. 2011. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Bandung:
Penerbit Nusa Media.
Sri Soemantri. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 Mahkamah Agung.
Undang-Undang Dasar 1945


0 Response to "Makalah Lembaga Negara : Mahkamah Agung"

Post a Comment