MAKALAH SEJARAH PPKN DI DUNIA

MAKALAH SEJARAH PENDIDIKAN

SEJARAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang

Secara Terminologi istilah Civic Education mempunyai padanan kata/istilah lain yaitu Civics, Citizenship dan Citizenship Education. Istilah-istilah tersebut bermaksud sama yaitu mengarah pada pentingnya pendidikan demokrasi atau pendidikan politik bagi rakyat atau masyarakat. Secara Etimologis istilah Civic education oleh sebagian pakar indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi Pendidikan kewarganegaraan. (Jazim dan Mustafa, 2010:75)

Pendidikan  kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan diseluruh dunia terutama di negara demokrasi karena menurut International Commision of Jurists menetapkan salah satu syarat negara demokrasi adalah adanya pendidikan Civics, meskipun dengan berbagai macam istilah dan nama. Misalnya Civic education di Amerika, Civics di Inggris, Staatsburgerkunde di Belanda (Gultom Dkk, 2001:3)

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) menurut pasal 37 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sedangkan untuk perguruan tinggi pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik (mahasiswa) menjadi manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sehingga terlihat jelas urgensi pendidikan kewarganegaraan khususnya di indonesia. 

Berdasarkan urgensi pendidikan kewarganegaraan diatas, makalah ini akan membahas sejarah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dimulai dari zaman yunani, perkembangan di amerika hingga perkembanganya di indonesia 

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Asal Usul istilah Civics?
2. Bagaimana Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat?
3. Bagaimana Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui
a. Asal Usul istilah Civics
b. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat
c. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

D. Sistematika Penulisan
Makalah ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, bab kedua pembahasan terdiri dari Asal usul istilah Civics, sejarah pendidikan kewarganegaraan di amerika dan sejarah pendidikan kewarganegaraan di indonesia


Bab II Pembahasan
1. Asal Usul istilah Civics
Istilah Civics menurut Sri Wuryan dan Syaifullah (2009:5) merupakan konsep dari bangsa Yunani, yang secara etimologis berasal dari dari bahasa Civicus yang diartikan Citizen atau penduduk dari sebuah kota (polis). Istilah tersebut berkaitan dengan dengan pelaksanaan demokrasi langsung (direct democracy) dalam kehidupan masyarakat di Athena Yunani. Sementara itu pada zaman Impirium Romawi, istilah Civics tersebut berarti “kehormatan” yang tercermin dalam ungkapan Civics Romanus Sum yang bermakna “Aku warganegara Romawi”. Civics diartikan sebagai “kehormatan” karena berkenaan dengan keikutsertaan orang dalam pemerintahan romawi. Tidak semua orang ikut serta dalam pemerintahan, kecuali mereka atau warga negara yang dalam dirinya melekat hak-hak istimewa, antara lain:
a. Yang ikut rapat hanya penduduk yang berstatus warga negara (citizens)
b. Sedangkan yang dimaksud Citizens adalah pria yang berumur 18 tahun, sementara itu wanita hak politiknya tidak diakui dalam menentukan kebijakan pemerintah di negara kota
c. Teritorial atau luas wilayah negara kota tersebut hanya seluas wilayah “kota”, dimana penduduknya relatif sedikit, sedangkan sepertiga penduduknya adalah budak.

2. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat
Secara historis-epistemologi, Amerika Serikat (USA) dapat dicatat sebagai negara perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pengembangan konsep dan paradigma citizenship education sebagai matapelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan, (Alen, 1960 dalam Budimansyah, 2010: 107).

Pelajaran Civics mulai diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika (Nation Building) sebab bangsa amerika terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras maupun etnik, usaha ini dikenal dengan “theory of americanization”

Pada mulanya pelajaran civics ini hanya membahas “goverment” atau pemerintahan saja, namun dengan perkembangan masyarakat muncul gerakan Community Civic pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W.A Dunn, maksud dari gerakan ini adalah ini adalah agar Civics lebih fungsional dalam menghadapkan siswa pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dengan ruang lingkup lokal, nasional dan internasional, tidak hanya itu selanjutnya dibicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, dibahas pula masalah-masalah pekerjaan bagi warga negara, dengan demikian isi civics berkembang bukan saja mengenai demokrasi politik namun juga ekonomi dan demokrasi sosial.

Sejalan dengan gerakan community civics timbul pula gerakan civic education atau dikenal dengan civic education movement yang dipelopori oleh Howard Wilson. Ciri-ciri gerakan ini adalah :
1. Civic education meliputi seluruh program dari sekolah
2. Civic education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan tingkah laku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis.
3. Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi,dan syarat-syarat objektif hidup bernegara (Sri Wuryan dan Syaifullah, 2009:5)

3. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
Di Indonesia, pelajaran civics telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan nama “Burgerkunde.” Dua buku penting yang dipakai adalah :

a. Indische Burgerkunde karangan P. Tromps terbitan J.B. Wolters Maatschappij N.V. Groningen, Den Haag, Batavia, tahun 1934. Materinya mengenai :
1) Masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, dan kebudayaan;
2) Hindia Belanda dan rumah tangga dunia;
3) Pertanian, perburuhan, kaum menengah dalam industri dan perdagangan, kewanitaan, ketatanegaraan Hindia Belanda dengan terbentuknya Dewan Rakyat (Volksraad);
4) Hukum dan pelaksanaannya;

b. Pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara, dan angkatan lau Recht en Plicht (Indische Burgerschapkunde voor Iedereen) karangan J.B. Vortman yang diberi pengantar oleh B.J.O. Schrieke, Direktur Onderwijs en Eredienst (O&E), terbitan G.C.T. van Dorp & Co. N.V. (Derde, Herziene en Vermeerderdruk) Semarang-Surabaya-Bandung, tahun 1940. 

Materinya mengenai:
a. Badan pribadi : Masyarakat di mana kita hidup (dari lahir sampai dewasa), pernikahan dan keluarga;
b. Bezit dari obyek hukum : Eigendom Eropa dan hak-hak atas tanah, hak-hak agraris atas tanah, kedaulatan raja terhadap kewajibankewajiban warga negara;
c. Sejarah pemerintahan Hindia Belanda, perundang-undangan, alat pembayaran, dan kesejahteraan.

Pada dasa warsa pertama indonesia merdeka, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran Sejarah dan tata negara, di dalam kedua mata pelajaran tersebut dimasukan pengetahuan tentang perjuangan bangsa dan tentang ketatanegaraan Republik Indonesia. Semangat kebangsaan dan patriotisme ditanamkan pula melalui partisipasi sekolah dalam upacara hari-hari besar nasional seperti hari proklamasi kemerdekaan, hari sumpah pemuda dan hari pahlawan

Perkembangan kehidupan nasional, terutama di bidang politik ditandai dengan instabilitas pemerintahan, terjadinya berbagai pemberontakan, kegagalan Konstituante diikuti Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UU 1945, mendorong pemerintah merancang dan melaksanakan pendidikan kewarganegaraan melalui sekolah lebih terfokus dan komprehensif

Dengan surat keputusan No 122274/S tanggal 10 Desember 1959 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) membentuk panitia tujuh untuk menyusun sebuah buku ajar mata pelajaran yang dinamai pendidikan kewarganegaraan. Buku ini terbit tahun 1960 dengan judul Manusia dan Masyarakat baru Indonesia (CIVICS), isi pokok buku tersebut adalah pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warganegara indonesia disertai tentang sebab-sebab, sejarah dab tujuan Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Buku ini menjadi pegangan utama bagi guru pengampu mapel Pendidikan Kewarganegaraan di semua jenis sekolah dari sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (Gultom Dkk, 2001:4)


Bab III Penutup
1. Simpulan
Istilah civic berasal dari bahasa yunani yaitu civicus yang berarti Citizen atau warga negara kota. Civics education atau di Indonesia dikenal dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan berkembang pertama kali di Amerika dengan maksud untuk mengamerikakan bangsa amerika, di indonesia pendidikan kewarganegaraan sudah ada sejak zaman hindia belanda, setelah indonesia merdeka pendidikan kewarganegaraan digunakan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan patriotisme karena banyaknya pemberontakan yang terjadi di indonesia kala itu
2. Saran
Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pendidikan untuk membangun kembali jiwa nasionalisme generasi penerus bangsa. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan bahwa generasi penerus bangsa ini mempunyai pondasi yang kuat dalam mencintai dan membela bangsa dan negaranya menghadapi perubahan secara global di berbagai bidang. Sehingga melalui pendidikan kewarganegaraan ini dapat melahirkan manusia indonesia yang memiliki daya saing dan nasionalisme yang kuat terhadap bangsanya.

Daftar Pustaka
Gultom Dkk (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Salatiga : Widya Sari Press
Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan kewarganegaraan untuk Membangun  Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press
Sri Wuryan dan Syaifullah (2009). Ilmu Kewarganegaraan (CIVICS). Bandung : Lab PKn FPIPS UPI
Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010). Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

0 Response to "MAKALAH SEJARAH PPKN DI DUNIA"

Post a Comment