MAKALAH PEMERINTAH KOTA

MAKALAH PEMERINTAH KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 22 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan penegakan hukum lingkungan dalam era otonomi daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
sangatlah besar sehingga tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan penerapan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan. Sistem Pemerintahan Daerah otonom sebelum UU No 22 tahun 1999 terbagi dalam Sistem Pemerintahan Administratif dan Otonomi, dalam Sistem Pemerintahan Administratif Pemerintah Daerah berperan sebagai pembantu dari penyelenggaraan pemerintah pusat yang dikenal sebagai azas dekosentrasi dalam UU No 54 tahun 1970 tentang Pemerintah Daerah, hal ini diaplikasikan dalam Pemerintahan Daerah Tingkat I dan Pemerintahan Daerah tingkat II.

Sedangkan dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Pemerintahan Daerah adalah mandiri dalam menjalankan urusan rumah tanganya. Pemerintahan Daerah memerlukan alat-alat perlengkapannya sendiri sebagai pegawai/pejabat –pejabat daerah dan bukan pegawai/pejabat pusat. Memberikan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri dan untuk merealisir itu, daerah memerlukan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah mengenai hal –hal tersebut diatas.

Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya terutama Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Maka dari ini penulis akan membahas tentang Pemrintah Kota.

b. Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud Pemerintahan Kota?

2.      Bagaimana Sejarah Pemerintahan Kota? 

3.      Apa saja Pengaturan Pemerintah Kota?   

4.      Bagaimana Kedudukan Pemerintahan Kota?      

5.      Bagaimana Struktur Kelembagaan Pemerintahan Kota? 

6.      Bagaimana Cara pengisian pemerintahan kota?

7.      Apa saja Tugas dan wewenang Pemerintahan kota?

8.      Bagaimana Hubungan antar lembaga Pemerintahan Kota?

9.      Apa saja Produk hukum Pemerintah Kota?

c. Tujuan Penulisan

Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk mengetahui hakikat Pemerintahan Kota, Sejarah Pemerintahan Kota, Pengaturan Pemerintah Kota, Kedudukan Pemerintahan Kota, Struktur Kelembagaan Pemerintahan Kota, Cara pengisian pemerintahan kota, Tugas dan wewenang Pemerintahan kota, Hubungan lembaga Pemerintahan Kota dan Produk hukum Pemerintah Kota

d. Sistematika penulisan

Makalah ini terbagi dalam 3 bab yaitu Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, Bab II yaitu pembahasan terdiri darihakikat Pemerintahan Kota, Sejarah Pemerintahan Kota, Pengaturan Pemerintah Kota, Kedudukan Pemerintahan Kota, Struktur Kelembagaan Pemerintahan Kota, Cara pengisian pemerintahan kota, Tugas dan wewenang Pemerintahan kota, Hubungan lembaga Pemerintahan Kota        dan Produk hukum Pemerintah Kota, dan ditutup dengan Bab III yaitu Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pemerintah Kota

Menurut Ranney (1982) pemerintah adalah “the body of people and stutututiona that make and enforce laws for a particular society”. Jadi pemerintah adalah keseluruhan orang dalam lembaga yang membuat dan menegakkan aturan/hukum di satu masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang melakukan pemerintahan, sedang pemerintahan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk membuat dan menegakkan hukum dalam masyarakat tertentu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (UUD 1945 pasal 18 ayat 1). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945 pasal 18 ayat 2).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU 32 tahun 2014 pasal 1 ayat 2.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantuoleh Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untukDaerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota (UU 23 tahun 2014)

Kota adalah wilayah administratif yang merupakan bagian dari propinsi. Dahulu,  Pemerintah Kota juga dikenal dengan sebutan Daerah Tingkat II, namun sejak diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah mengalami pembaharuan menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004, istilah daerah tingkat II ditiadakan. Kota merupakan daerah otonom yang memiliki wewenang guna mengatur serta mengurus masalah pemerintahan sendiri, dimana pemerintahannya dipimpin oleh seorang Bupati/ Walikota.Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukanpertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi pelayanan jasaserta perubahan nama dan pemindahan ibukotapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. UU 22 tahun 1999

2. Sejarah Pemerintah Kota

2.1 Pra-Kolonial

Pemerintah kota merupakan hal baru di Indonesia, artinya lembaga tersebut pada awalnya belum ada. Pemerintah kota baru dibentuk pada akhir masa kolonial Belanda, yaitu pada awal abad ke-20 setelah diundangkannya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903. Pada masa pra-kolonial kota-kota di Indonesia masih berstatus sebagai ibukota pemerintah dan tempat kedudukan kepala pemerintahan tertinggi setempat. Pada masa pra-kolonial kota-kota bukanlah kawasan yang memiliki pemerintahan tersendiri yang otonom. Kota pada waktu itu merupakan bagian dari wilayah pemerintahan induknya. Kota kerajaan merupakan bagian dari wilayah kerajaan yang dipimpin oleh raja, kota kabupaten merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang diperintah oleh bupati.

2.2 Kolonial

Pemerintah kolonial Belanda ternyata memanfaatkan kota-kota yang telah ada sebelumnya sebagai ibukota pemerintahan yang mereka bentuk. Tidak ada satupun kota di Indonesia yang dibangun dari awal untuk kepentingan pemerintah kolonial. Mereka hanya memanfaatkan kota yang telah ada, dan pada periode berikutnya mereka meningkatkan dan membangun kota-kota tersebut menjadi lebih sempurna.  Sebagian besar kota yang ditetapkan sebagai gemeente adalah ibukota karesidenan, karena di kota-kota itulah berdiam penduduk Belanda dalam jumlah yang cukup besar. Mereka adalah para pegawai pemerintah, pegawai kantor dagang, serta pegawai perkebunan. Pembentukan gemeente pada awalnya memang bertujuan untuk melayani warga kota berkebangsaan Belanda, sedangkan untuk mengurus warga kampung Bumiputra pemerintah kolonial menyerahkan hal tersebut kepada penguasa tradisional, yaitu para bupati. Lembaga pemerintahan tradisional yang mengurusi kota diberi status inlands gemeenten. Dengan demikian maka di kota-kota yang berstatus sebagai gemeente terdapat dualisme pemerintahan, yaitu gemeente yang khusus mengurusi warga Eropa, khususnya Belanda, serta inlands gemeenten yang mengurusi penduduk Bumiputra yang tinggal di kampung-kampung. Pemberian status administrasi yang jelas terhadap kota berdampak pada kejelasan batas-batas kota. Sebelumnya, banyak kota yang tidak memiliki batas administrasi yang jelas, sehingga sulit diidentifikasi seberapa luas sebenarnya kota tersebut.

Sampai tahun 1916 kota-kota yang sudah ditetapkan sebagai gemeente belum memiliki kepala pemerintahan definitif atau walikota. Kewenangan untuk mengurus gemeente pada saat itu masih dipegang oleh asisten residen. Pengangkatan walikota atau burgemeester baru dilakukan pada tahun 1916. Gemeente dilengkapi dengan lembaga yang namnya gemeenteraad. Lembaga tersebut kadang-kadang berperan mirip legislatif, karena merepresentasikan golongan etnis yang tinggal di kota bersangkutan, tetapi kadang-kadang berperan sebagai organisasi eksekutif karena dipimpin oleh burgemeester. Keanggotaan gemeenteraad merepresentasikan golongan-golongan etnis yang tinggal di kota, antara lain golongan Eropa, Bumiputra, Tionghoa, dan Timur Asing.

Beberapa kewenangan yang kemudian menjadi kewajiban dari gemeente antara lain:

1.                         Perawatan, pembetulan, dan pembuatan jalan umum, jalan raya, lapangan, taman-taman, tanaman di tepi jalan, pembuatan dan pemeliharaan got, pemasangan rambu-rambu lalu-lintas, pembuatan dan pemasangan papan nama jalan, dan lain-lain yang berkaitan dengan jalan umum.

2.                         Pemeliharaan kebersihan jalan raya dan penyiraman jalan jika musim kemarau.

3.                         Penerangan jalan raya.

4.                         Bertanggung jawab atas kebakaran dan menyediakan berbagai alat untuk keperluan pemadam kebakaran.

5.                         Penyediaan dan pemeliharaan makam.

3. Pengaturan Pemerintah Kota

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18
2. 2.      Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. 3.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. 4.      Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. 5.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kedudukan Pemerintahan Kota

4.1 Walikota Sebagai Kepala Pemerintahan

Dalam prakteknya ketentuan otonomi yang diberikan kepada kota secara prinsip sama dengan ketentuan otonomi yang diberikan kepada kabupaten. Kota juga menikmati status daerah otonom penuh dan tidak mempunyai hubungan hirakis dengan gubernur, kecuali hubungan koordinatif sesuai ketentuan perundang-undangan. Walikota berkedudukan sebagai kepala pemerintahan kota yang bertugas melaksanakan kebijakan daerah kota dan peraturan perundangan lain yang menjadi kewajibannya.

Walikota adalah alat daerah otonom kota yang bersama perangkatnya adalah pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD Kota. Walikota dalam melaksanakan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada rakyat pemilihnya lewat DPRD Kota. Sebagai catatan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menggariskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota yang masa jabatannya berakhir pada pertengahan 2005 dan seterusnya akan dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Walikota sebagai kepala daerah kota otonom, juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan kota sesuai kebijakan yang digariskan DPRD dan walikota, diantaranya :

1.      Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI

2.      Memegang teguh pancasila dan UUD 1945

3.      Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

4.      Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat

5.      Memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat

6.      Bersama dengan DPRD Kota membuat Peratura Daerah

7.      Memimpin penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota.

4.2 Walikota sebagai Administrator

Administrasi merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem : tugas pokok, fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem administrasi membentuk sistem kehidupan nasional.

4.3 Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan ke Pemerintah Kota

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1.                   Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara

2.                   Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara

3.                   Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

4.                   Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

5.                   Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1.                  Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota

2.                  Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota

3.    Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota, dan/atau

4.      Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1.                  Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota

2.                  Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota

3.                Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4.      Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1.    Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.      Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.  Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4.  Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

5. Struktur Kelembagaan Pemerintah Kota

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut Wakil Wali Kota. Kepala dan Wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Struktur Sistem Pemerintah Kota

5.1 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, dan wakilnya disebut wakil gubernur. Sementara itu, kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/walikota dan wakilnya disebut wakil bupati/wakil walikota. Dalam menjalankan tugasnya, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daaerah. Wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah apabila kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya selama enam bulan berturut-turut.

       5.2  Sekretaris Daerah

Sekretaris daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, yang memiliki tugas dan kewajibannya membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

 5.3 Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Misalnya, dinas pekerjaan umum yang bertugas mengurus dan membangun jalan raya atau jembatan.

  5.4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga ini merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, dan direktur rumah sakit umum. Mereka diangkat oleh kepala daerah yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

   5.5 Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah. Polisi pamong praja dibentuk agar penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat berjalan dengan baik.

  5.6. Kecamatan

Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten/kota. Kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

   5.7. Kelurahan

     Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas sebagai berikut:

1.      Melaksanakan kegiatan pemerintahan ditingkat kelurahan.

2.      Memberdayakan masyarakat

3.      Memberikan pelayanan kepada masyarakat

4.      Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum

5.      Menegakkan peraturan daerah

6. Cara Pengisian Pemerintah Kota

6.1. Cara pengisian walikota dan wakil wali kota menurut

UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 1

Ayat 1: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Ayat 4: Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 7: Tentang persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

1.      Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.      Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.      Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atau satu sederajat

4.      Dihapus.

5.      Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

6.      Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter

7.      Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

8.      Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

9.      Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian

10.  Menyerahkan daftar kekayaan pribadi

11.  Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

12.  Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

13.  Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi

14.  Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota

15.  Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota

16.  Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon

17.  Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota

18.  Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana

19.  Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

20.  Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon

21.  Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

6.2 Pemberhentian Walikota/Wakil Walikota

Pasal 173:

1.      Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota:

a.       berhalangan tetap; atau

b.      berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2.      DPRD Provinsi menyampaikan kepada Presiden penetapan Calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diangkat dan disahkan sebagai Gubernur melalui Menteri.

3.      DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Menteri penetapan Calon Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota melalui Gubernur.

4.      Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 174:

1.      Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.      Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.

3.      Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berasal dari perseorangan tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang calonnya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara dapat mengajukan pasangan calon.

4.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

5.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Presiden untuk Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Menteri dan untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.

6.      Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.

7.      Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 176:

1.      Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.

2.      Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

6.3 Pertanggungjawaban Walikota

a. Pasal 69:

1.      Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.      Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

b. Pasal 70:

1.      Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

2.      Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3.      Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4.      Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

5.      Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

6.      Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah.

7.      Pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

c. Pasal 71:

1.      Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2.      Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3.      Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan

7. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Kota

Kepala daerah mempunyai tugas:

a.       Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b.      Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

c.       Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD

d.      Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama

e.       Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.       Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah

g.      Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala daerah berwenang:

1. a. Mengajukan rancangan Perda;
2. b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika Kepala daerah tidak bisa menjalankan tugas dan kewenanganya maka:

• ·         Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
• ·         Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
• ·         Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
• ·         Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

8. Hubungan Lembaga Pemerintahan Kota

1. a.       Bupati/walikota, adalah kepala daerah. Bupati adalah pimpinan pemerintahan kabupaten, sedangkan walikota adalah pimpinan pemerintahan kota. Dalam menjalankan tugasnya bupati dan walikota dibantu oleh wakil bupati dan wakil walikota.
2. b.      DPRD, adalah mitra kerja dari bupati/walikota. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/kota. Selain DPRD juga bertugas untuk membuat peraturan daerah dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. c.       Instansi Vertikal, Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Seperti Kantor wilayah Direktorat pajak dan kantor perwakilan departemen Agama di daerah. Pelaksanaan kantor-kantor wilayah ini sebaiknya memperhatikan fungsi dinas-dinas daerah yang sudah ada, sehingga daapt dicegah timbulnya saling tumpang tindih maupun kesimpang siuran dengan tugas dan wewenang yang sudah diserahkan ke daerah.
4. d.      Kepolisian resort (polres), merupakan lembaga kepolisian yang berada di tingkat kabupaten/kota. Polres dipimpin oleh seorang kepala kepolisian resort yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten/kota.
5. e.       Komando distrik militer (kodim), adalah lembaga militer yang berada di tingkat kabupaten/kota. Dipimpin oleh komandan distrik militer (dandim). Kodim bertugas menjaga keutuhan wilayah kabupaten/kota dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar wilayah kabupaten/kota.
6. f.       Pengadilan negeri, merupakan lembaga peradilan yang berada di tingkat kabupaten/kota. Pengadilan negeri adalah tempat untuk mengadili perkara dan tempat orang mencari keadilan. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri dipimpin oleh seorang hakim.
7. g.      Kejaksaan negeri, merupakan lembaga kejaksaan yang berada di tingkat kabupaten/kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh seorang jaksa. Jaksa bertugas menuntut perkara.

9. Produk Hukum Daerah

Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan ada 2 yaitu: Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, disebutkan bahwa “Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda”, atau Program Legislasi Daerah. Dalam praktiknya, peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang setara derajatnya, seperti Qanun di Aceh dan Perdasi di Papua. Sedangkan peraturan kepala daerah dapat berwujud peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan walikota.  Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah.

9.1 Pembentukan Perda

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/ Kabupaten. Perda sendiri termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Tahap perencanaan, terdiri dari :

a. Perencanaan penyusunan Prolegda;

Penyusunan perencanaan Program Legislatif Daerah atau Prolegda. Baik perda provinsi maupun perda kota/ kabupaten, memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Khusus materi yang diatur, merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

•         latar belakang dan tujuan penyusunan;

•         sasaran yang ingin diwujudkan;

•         pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

•         jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Naskah Akademik sendiri adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Prolegda disusun bersama-bersama antara kepala daerah ( Gubernur atau Bupati/ Walikota) masing-masing daerah dan DPRD ( Provinsi atau Kota/ Kabupaten).

b. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; terdiri atas

·         Akibat putusan Mahkamah Agung; dan

·         Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Kotamadya/ Kabupaten

c. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:

•       Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

•       Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

•       Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan dprd provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

2. Tahap penyusunan perda, terdiri dari atas :

Dimulai dengan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) itu sendiri. Rancangan bisa diajukan oleh kepala daerah dan bisa diajukan oleh DPRD. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

•         Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

•         pencabutan Peraturan Daerah ; atau

•         perubahan Peraturan Daerah Pyang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

3. Tahap Pembahasan Peraturan Daerah

Setelah tahap rancangan, selanjutnya masuk dalam tahapan pembahasan. Isinya adalah :

·         Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.

·         Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

·         Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

·         Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

·         Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

·         Karena sifat mutatis mutandis, maka tahapan pembahasan diatas, diterapkan juga dalam pembahasan di tingkat kotamadya/ kabupaten.

4. Tahap Penetapan dan Pengundangan PERDA

Tata cara penetapan PERDA diantaranya adalah :

1.      Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.

2.      Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

3.      Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

4.      Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.

5.      Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

6.      Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam LembaranDaerah.

7.      Untuk PERDA Kotamadya ataupun Kabupaten juga sama prosesnya.

Sedang untuk pengundangan, PERDA diundangkan dalam bentuk Lembaran Daerah, dan itu dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

9.2. Keterlibatan Publik dalam Penyusunan PERDA

Keterlibatan public dalam PERDA, diantaranya adalah :

1.      Publik berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah, mulai dari Proglegda sampai penetapan PERDA.

2.      Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:

•         rapat dengar pendapat umum;

•         kunjungan kerja;

•         sosialisasi; dan/atau

•         seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

3.      Untuk memudahkan publik dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah

http://www.hukumpedia.com/twtoha/penyusunan-peraturan-daerah

http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/artikel_detail-71301-Sejarah-LAHIRNYA%20PEMERINTAH%20KOTA%20DI%20INDONESIA.html

Share this post